Klaim Dukungan Jangan Dijadikan Kaplingan Politik !

Oleh : A.A.Bagus Surya Negara

Terbit di Bali Post, Jumat 20 juli 2007, Debat Publik

Dewasa ini, suhu politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2008 terus memanas, hal ini dapat dilihat dari semakin ramainya serta semakin ketatnya persaingan Cagub dan Cawagub yang akan bersaing memperebutkan posisi menjadi orang no.1 di Bali. Masing-masing kandidat mulai memperkenalkan konsep-konsep strategi membangun Bali kedepan bila terpilih menjadi Gubernur Bali nantinya. Terlepas dari berkualitas atau tidaknya “promosi” yang digencarkan oleh para calon Gubernur tersebut, mulai muncul survei-survei ataupun sejenisnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu untuk menghitung rekaan suara serta kekuatan dukungan rakyat yang dimiliki oleh masing-masing kandidat, dan meskipun hasil survei tersebut belum dapat sepenuhnya dicek keakuratannya, akan tetapi dengan diketahuinya hasil ataupun gambaran dari survei tersebut tentunya sedikit tidaknya akan dapat mempengaruhi prilaku politik masyarakat.

Memang fenomena seperti ini, sudah biasa terjadi menjelang Pilkada di setiap daerah, hal itu dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya setiap kandidat calon Gubernur pasti jauh sebelum masa kampanye akan mulai menunjukkan “promosinya”, dengan harapan untuk mempengaruhi prilaku politik masyarakat serta secara langsung bertujuan menarik simpati masyarakat.

Klaim Dukungan

Semakin maraknya klaim dukungan yang diberikan kepada kandidat tertentu, bila dilihat dari sudut pandang etika demokrasi sebenarnya dapat memunculkan efek yang tidak bagus dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri, bagaimana tidak.., dengan adanya klaim bahwa seorang kandidat telah mendapatkan dukungan dari sejumlah wilayah, maka secara tidak langsung akan muncul kecenderungan dipetakannya daerah-daerah pemilihan kedalam kelompok-kelompok wilayah sesuai dengan prediksi kekuatan dukungan suara yang akan diperoleh oleh masing-masing kandidat dalam Pilgub Bali 2008 nanti.

Dalam iklim demokrasi di Indonesia, apabila melihat dan bercermin dari masa lalu pelaksanaan Pilkada khususnya di Bali, hal-hal yang berakibat pada munculnya fragmentasi serta dislokasi sosial dimasyarakat adalah karena adanya klaim-klaim politik seperti ini, yang lebih parah lagi adalah munculnya pandangan serta perilaku politik yang cenderung bersifat eksklusif dan partikularistik, ini menyebabkan merosotnya nilai pluralisme sosial budaya sehingga tidak lagi dapat membawa prilaku politik yang sehat dan demokratis, khususnya kita masyarakat Bali akan mulai terjebak dengan sekat-sekat politik dan akan mengenyampingkan konsep “menyame beraye” dalam kehidupan politik kita.

Kaplingan Politik

Dengan pengelompokan ataupun pemetaan wilayah berdasarkan klaim dukungan suara yang ada, disadari atau tidak akan membawa esensi demokrasi menuju pada pemisahan masyarakat kedalam sekat-sekat sosial atau lebih sederhananya dapat dikatakan sebagai pengkaplingan politik oleh para elit parpol yang bersaing memperebutkan suara, tentunya konsekwensi yang muncul adalah fanatisme berlebihan dari para pendukung,semakin kentalnya egoisme kepentingan golongan,munculnya sikap mau menang sendiri dan kecenderunganuntuk selalu curiga dan mengkambing hitamkan kelompok lain. Nah kalo sudah begini, makna pilkada sebagai representasi dari demokrasi itu sendiri dimana??... Oleh sebab itulah maka jauh hari sebelum gambaran diatas menjadi kenyataan, hendaknya yang harus dilakukan saat ini lebih difokuskan pada komunikasi dua arah antar kandidat dengan masyarakat dan juga antar kandidat dengan kandidat lainnya, demi memunculkan iklim demokrasi yang tetap sejuk meskipun dalam suasana menjelang Pilkada, yang tak kalah penting adalah posisi birokrasi yang netral dan tidak menjadi perpanjangan tangan dari salah satu kandidat yang berkompetisi, nah kedua hal ini niscaya akan dapat mewujudkan penyelenggaraan proses demokrasi (Pilgub) yang aman serta dapat dipertanggung jawabkan.